Makassar, Prestasonews.com— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkomitmen memperkuat perluasan akses keuangan masyarakat sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan akses keuangan berkelanjutan dengan kebutuhan dan program pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Munafri hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Munafri mengatakan, Rakornas TPAKD menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden mengenai strategi memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri dalam keterangan resminya.
Menurutnya, arahan tersebut menjadi perhatian Pemkot Makassar dalam memperkuat kebijakan daerah agar perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah kota akan menindaklanjuti arahan dan harapan Presiden dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan serta program pembangunan di Makassar.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Munafri menambahkan, akses keuangan memiliki peran strategis dalam membuka peluang ekonomi masyarakat. Kemudahan memperoleh layanan keuangan diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
“Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha,” katanya.
Karena itu, perluasan akses keuangan tidak hanya berorientasi pada keterjangkauan layanan, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Kegiatan yang dibuka langsung Presiden Prabowo Subianto itu juga menjadi momentum penguatan peran TPAKD dalam mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ia menilai keberadaan tim tersebut merupakan pencapaian kelembagaan penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun serta memperkuat kelembagaan TPAKD.
Menurut Prabowo, perluasan akses keuangan harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, dan pedagang hingga kalangan santri.
Pada forum yang sama, Presiden meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat, termasuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Bagi Pemkot Makassar, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akses terhadap layanan dan produk keuangan diharapkan tidak hanya semakin merata, tetapi juga mampu mendukung pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan warga. (*)