Jakarta, Prestasinews.com— Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperluas akses pembiayaan masyarakat melalui berbagai program unggulan. Hingga 2026, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur di berbagai daerah di Indonesia.
Capaian tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap layanan keuangan formal. Saat ini, TPAKD telah terbentuk di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 tim di Indonesia.
Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi capaian tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). Ia menilai keberadaan TPAKD berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus mendukung pengembangan ekonomi sesuai potensi masing-masing daerah.
“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya sekitar 2 juta,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan, perluasan akses keuangan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus tercermin dari kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Pemerintah, lanjut Prabowo, berencana meningkatkan penyaluran pembiayaan menjadi Rp400 triliun pada tahun mendatang. Sasaran pembiayaan tersebut mencakup petani, nelayan, masyarakat perdesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan TPAKD merupakan salah satu instrumen untuk mendukung agenda Asta Cita pemerintah, khususnya dalam pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, capaian program TPAKD tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain K/PMR, program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. Program ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang berpotensi menggerakkan perekonomian daerah.
Perluasan akses keuangan juga dilakukan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia. Sementara itu, program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal.
OJK turut mengembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) melalui 135 program di tingkat desa hingga 2026. Program tersebut mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pendampingan usaha, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan, serta pemasaran produk unggulan perdesaan.
Dari pelaksanaan program EKI, tercatat lebih dari 174 ribu rekening tabungan telah dibuka, 455 agen Laku Pandai terbentuk, serta kredit atau pembiayaan telah disalurkan kepada lebih dari 18 ribu debitur.
Sementara itu, sepanjang periode Agustus hingga Oktober 2026, penyaluran kredit melalui berbagai program terkait TPAKD tercatat mencapai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur. Capaian ini mencerminkan upaya memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pembiayaan untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan produktivitas.
Dalam Rakornas TPAKD 2026, pemerintah juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Pembentukan lembaga ini bertujuan memperkuat koordinasi strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK menandai pergeseran orientasi kebijakan. Upaya pemerintah tidak lagi sebatas memperluas kepemilikan rekening dan akses layanan keuangan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Melalui penguatan peran TPAKD dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap akses pembiayaan semakin merata, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. (*)