Makassar, Prestasinews.com – Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui pelaksanaan Aksi Stop Stunting Tahun 2026. Program ini menargetkan 3.060 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan Launching Aksi Stop Stunting Tahun 2026 yang dihadiri Ketua TP PKK Sulsel, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 23,3 persen. Angka tersebut menempatkan Sulsel pada urutan ke-16 secara nasional sehingga membutuhkan penguatan intervensi yang terarah dan berkelanjutan.
Naoemi mengatakan, keberhasilan Aksi Stop Stunting sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, seluruh jajaran TP PKK mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan diminta menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing secara optimal.
Ia juga meminta TP PKK kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam mengawal kebijakan, dukungan anggaran dan logistik, serta memantau pelaksanaan dan capaian program di wilayah masing-masing.
Sementara itu, TP PKK kecamatan diharapkan aktif melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan secara berkesinambungan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Saya berharap seluruh jajaran TP PKK, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan, dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Koordinasi harus terus diperkuat agar pelaksanaan Aksi Stop Stunting berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Naoemi.
Ia menegaskan, kader PKK dan Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting. Peran tersebut dilakukan melalui pendampingan keluarga, kunjungan rumah secara rutin, edukasi dan konseling gizi, serta penguatan perubahan perilaku dalam pola asuh dan penerapan kesehatan lingkungan.
Untuk mendukung pelaksanaan program, peningkatan kapasitas kader juga menjadi perhatian. Para kader perlu mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis, mulai dari penggunaan aplikasi, pengisian formulir pendataan hingga tata cara pengukuran dan pemantauan pertumbuhan anak secara akurat.
Terkait kendala jaringan internet di sejumlah wilayah, pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan formulir manual sebelum diinput oleh petugas penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan memberikan dukungan berupa fasilitasi akses internet dan kebutuhan operasional kader agar pendampingan serta pelaporan program dapat berjalan lancar.
Melalui Aksi Stop Stunting 2026, TP PKK Sulsel mengajak pemerintah daerah, Forkopimda, Dinas Kesehatan, kader Posyandu, serta seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting.
Keterlibatan keluarga juga dinilai penting, terutama dalam menjaga kesehatan ibu, memenuhi kebutuhan gizi anak, menerapkan pola asuh yang tepat, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Dengan sasaran 3.060 desa/kelurahan di 24 kabupaten/kota, program ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting hingga tingkat keluarga dan mendorong lahirnya generasi Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (adl)