Makassar, Prestasinews.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah untuk memperkuat karakteristik layanan keuangan syariah sekaligus memperluas pembiayaan sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Peluncuran tersebut berlangsung dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah (PTBS) keempat, rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026, di Makassar, Selasa (3/11/2026).
Tiga pedoman yang diluncurkan meliputi Pedoman Produk Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), dan Wakalah Penjualan Aset Ready Stock. Ketiganya melengkapi sembilan pedoman produk yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai bagian dari implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan produk dengan karakteristik khas syariah diarahkan untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional.
Pedoman Ijarah dapat dimanfaatkan untuk penyewaan aset produktif seperti kantor, gudang, mesin, dan kendaraan. Sementara IMBT memungkinkan pemanfaatan aset melalui mekanisme sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan.
Adapun Wakalah Penjualan Aset Ready Stock mendukung pembiayaan rantai pasok dengan memberikan likuiditas kepada pemasok atas persediaan barang yang telah tersedia.
Menurut Dian, pengembangan perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap sektor produktif. Karena itu, peningkatan kualitas pembiayaan UMKM menjadi perhatian penting agar akses pembiayaan semakin sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Dari sisi kinerja, aset perbankan syariah hingga September 2026 mencapai Rp1.108,45 triliun atau tumbuh 10,16% secara tahunan (yoy), dengan pangsa pasar sebesar 7,53% dari total aset perbankan nasional. OJK terus mendorong penguatan industri melalui peningkatan permodalan, konsolidasi, pemisahan unit usaha syariah, serta sinergi bank syariah dengan bank induk.
OJK juga memperkuat pengembangan produk investasi syariah melalui penerbitan POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah dan PADK Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. Kebijakan tersebut mempertegas perbedaan karakteristik simpanan dan investasi di perbankan syariah.
Selain fungsi komersial, penguatan fungsi sosial dilakukan melalui produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang diterapkan bank syariah berstatus Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Program wakaf tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM dan pendidikan, termasuk melalui program Kota Wakaf yang melibatkan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan nazhir wakaf uang.
Dukungan pengembangan keuangan syariah juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulsel Andi Darmawan Bintang, menyampaikan, pemerintah daerah menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM, sektor perdagangan, pertanian, industri halal, dan berbagai sektor ekonomi produktif lainnya.
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah keempat ini dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Bank Indonesia, KNEKS, DSN-MUI, Badan Wakaf Indonesia, asosiasi perbankan syariah, serta pelaku industri perbankan syariah.
Melalui kegiatan tersebut, OJK mendorong penguatan kolaborasi regulator, pemerintah daerah, dan industri untuk memperluas akses keuangan syariah serta meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (*)