Jakarta, Prestasinews.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP). Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan program perlindungan pemegang polis asuransi.
Penandatanganan dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, di Bali, Selasa (17/11/2026). Ogi menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menurut Ogi, program tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Keberhasilan PPP, kata dia, sangat bergantung pada kesiapan sejak tahap awal, terutama ketepatan data kepesertaan, akurasi informasi, dan koordinasi antarlembaga.
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028 untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Ogi menjelaskan, pertukaran data menjadi aspek penting karena LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan. Koordinasi ini juga melengkapi upaya penguatan industri asuransi melalui peningkatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.
Juklak tersebut merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023. Pengaturannya mencakup pertukaran data dua arah dalam seluruh tahapan PPP, mulai dari persiapan, pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Selain itu, Juklak mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukaran informasi. Mekanisme tersebut diharapkan membuat koordinasi lebih terukur dan efisien, sekaligus meminimalkan tambahan beban pelaporan bagi industri asuransi.
Ogi menegaskan, pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan aspek kerahasiaan, keamanan, dan kualitas informasi karena data yang disampaikan memuat informasi pengawasan yang sensitif. Ia juga mengapresiasi penandatanganan Juklak sebagai hasil kerja sama kedua lembaga dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental industri perasuransian nasional.
Melalui kesepakatan ini, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat. Langkah tersebut diharapkan memastikan Program Penjaminan Polis berjalan efektif dan kredibel serta memberikan perlindungan nyata bagi pemegang polis dan memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi nasional. (*)
