Jakarta, Prestasinews.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan memperluas pembiayaan untuk mempercepat transformasi bangunan gedung hijau (BGH) di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Practical Guidance Transformasi Menuju Bangunan Gedung Hijau melalui skema Sustainability-Linked Loans (SLL).
Panduan yang diluncurkan pada Senin lalu (16/11) tersebut menjadi acuan praktis bagi perbankan dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan berbasis pencapaian target keberlanjutan yang terukur, termasuk efisiensi penggunaan energi dan air.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan keuangan berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendorong investasi produktif di sektor riil sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, perbankan perlu mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil. Kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan juga menjadi kunci untuk mempercepat investasi rendah karbon serta memperkuat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang turut hadir dalam peluncuran tersebut menyampaikan, penerapan bangunan gedung hijau merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur berkualitas. Konsep tersebut mendorong efisiensi penggunaan energi dan air serta memperhatikan aspek keberlanjutan.
Dia berharap, panduan SLL dapat menjadi acuan bagi perbankan, pengembang, dan pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja keberlanjutan. Dengan demikian, implementasi bangunan gedung hijau di Indonesia dapat semakin dipercepat.
Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mendorong penguatan regulasi, standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan guna memperluas penerapan bangunan gedung hijau.
OJK menyebut penerbitan panduan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan. Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam panduan tersebut, OJK memberikan referensi mengenai strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI), serta target kinerja keberlanjutan (Sustainability Performance Targets/SPT). Panduan itu juga mencakup mekanisme pengukuran dan verifikasi kinerja keberlanjutan untuk membantu perbankan dan pelaku usaha mengidentifikasi peluang pembiayaan.
Skema SLL memiliki karakteristik berbeda dengan green loan. Jika pembiayaan hijau konvensional mengharuskan penggunaan dana untuk proyek hijau tertentu, SLL menawarkan fleksibilitas penggunaan dana dengan mengaitkan karakteristik finansial pinjaman pada pencapaian KPI dan SPT yang disepakati antara bank dan debitur.
Meski demikian, implementasi SLL tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan sesuai karakteristik dan kesiapan debitur. Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, dan estimasi potensi penghematan yang terukur juga menjadi aspek penting dalam penerapan skema pembiayaan tersebut.
Dalam penyusunan panduan ini, OJK mendapat dukungan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).
Melalui panduan tersebut, OJK berharap sinergi sektor jasa keuangan dan sektor riil semakin kuat sehingga perbankan dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung investasi produktif, rendah karbon, dan berkelanjutan di Indonesia. (*)
