Makassar, Prestasinews.com– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menjalin kerja sama dengan tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati), yakni Kejati Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara, untuk memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset, serta kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis kepelabuhanan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang berlangsung di Bali, pada Jumat lalu (13/11/2026).
Penandatanganan dilakukan Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama Kepala Kejati Papua Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.
Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pelabuhan di wilayah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara memiliki peran penting sebagai penghubung logistik dan penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan timur Indonesia dan wilayah perbatasan.
“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” ujar Akhirman dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan akan memberikan pendampingan kepada Pelindo Regional 4 melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dukungan yang diberikan meliputi bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi, pertimbangan hukum berupa legal opinion, legal assistance, dan legal audit, serta tindakan hukum lainnya melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi.
Kerja sama ini juga mencakup pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, pendampingan hukum terhadap kegiatan dan proyek strategis, mitigasi risiko hukum, pencegahan korupsi, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Sementara itu, Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan yang mewakili para Kepala Kejati menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan program kerja badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Pelindo, terutama dalam perlindungan aset negara dan pelaksanaan aksi korporasi agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” kata Yudi.
PKS tersebut berlaku selama dua tahun sejak tanggal penandatanganan. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan operasional kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan berintegritas. (*)
