Makassar, Prestasinews.com– Pemprov Sulsel resmi menjadi pusat koordinasi Desk Investasi regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pembentukan Desk Investasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mempercepat pelayanan perizinan, menyelesaikan hambatan investasi, serta meningkatkan realisasi penanaman modal di kawasan Indonesia Timur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan, serta tamu undangan lainnya.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kehadiran Desk Investasi di Sulsel. Menurutnya, keberadaan perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi di daerah akan mempermudah pemerintah daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam melakukan koordinasi dan menyelesaikan berbagai persoalan perizinan.
Ia menjelaskan, pelaku usaha maupun masyarakat yang membutuhkan dokumen dan rekomendasi dari pemerintah provinsi hingga kementerian nantinya dapat memperoleh kemudahan koordinasi tanpa harus selalu mendatangi pemerintah pusat.
Selain mempercepat proses perizinan, Desk Investasi juga diharapkan mampu memetakan peluang investasi sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi menghambat realisasi investasi.
Andi Sudirman menilai Sulsel memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, industri, dan konektivitas kawasan. Untuk itu, potensi komoditas unggulan daerah perlu dikembangkan melalui hilirisasi agar menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi, bukan sekadar dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Berdasarkan informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Desk Investasi Sulsel yang berkedudukan di Makassar memiliki cakupan wilayah kerja meliputi Sulawesi, Kepulauan Maluku, hingga Papua.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan, pembentukan Desk Investasi merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan investasi, mulai dari persoalan perizinan, koordinasi antarinstansi, hingga kendala pembebasan dan penyediaan lahan.
Menurutnya, koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah diperlukan agar berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan investasi dapat segera diselesaikan sehingga rencana penanaman modal bisa direalisasikan.
Todotua juga menegaskan, iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menarik minat investor, terlepas dari berbagai tantangan global maupun domestik.
Ia menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk menarik investasi, didukung jumlah penduduk terbesar keempat di dunia serta posisi geografis yang strategis. Potensi tersebut harus diimbangi dengan kemudahan berusaha dan kepastian dalam menjalankan kegiatan investasi.
Dengan beroperasinya Desk Investasi di Makassar, pemerintah berharap koordinasi lintas sektor di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua semakin efektif. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian hambatan investasi, meningkatkan masuknya modal, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. (*)
